Malukutime.com, SOLO – Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran penting Perguruan Tinggi dalam kontribusinya membangun peradaban bangsa telah digelar Seminar Forum Komunikasi Komite Audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (FKKA PTN-BH) di Universitas Sebelas Maret, pada Kamis (22/10/2026).
Dalam sambutannya, Ketua FKKA PTN-BH, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA., CertDA, menyampaikan peran strategis dari Komite Audit PTNBH dalam Arsitektur Pengawasan Good University Governance yang tercermin dengan hadirnya 115 anggota Komite Audit. Sebagian di antara yang hadir adalah Guru Besar di masing-masing universitas dari 23 PTN-BH seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UNS, Prof. Muliaman Darmansyah Hadad Ph.D., menyampaikan agar Komite Audit PTN-BH selalu mengedepankan integritas, merealisasikan visi perguruan tinggi, transformasi digital dan pengendalian risiko.
Forum Komunikasi Komite Audit Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (FKKA PTN-BH) juga menghadirkan keynote speaker dalam format video, Anggota VI BPK RI Drs. H. Fathan Subchi. Tema yang diusung Adalah Peran Komite Audit PTN-BH Dalam Membangun Arsitektur Pengawasan Good University Governance.
Bahrullah menambahkan salah satu kesimpulan seminar adalah Good University Governance (GUG) merupakan kerangka tata kelola institusi pendidikan tinggi yang menekankan integrasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam seluruh aspek manajemen universitas.
Dinamika Global
Melalui penerapan arsitektur pengawasan Good University Governance, perguruan tinggi dapat menciptakan sistem pengawasan manajemen yang profesional, efisien, dan mampu menghasilkan lulusan berkualitas sekaligus menjadi lebih kredibel secara institusional.
“Dengan demikian, peran Komite Audit dalam implementasi arsitektur pengawasan Good University Governance tidak sekadar sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai strategi transformasi institusional yang berorientasi pada inovasi, akuntabilitas berkelanjutan, peningkatan mutu pendidikan tinggi dan membantu Universitas merespons dinamika global secara adaptif dalam tanggung jawab Enviromental Social Governance (ESG),” ujar Bahrullah, dalam siaran pers yang diterima Espos, Kamis.
Salah satu prasyarat terbentuknya Good University Governance adalah diperlukannya pemimpin visioner yang memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan dan mampu mengomunikasikannya kepada seluruh anggota tim untuk mencapai mutu pendidikan yang unggul. Pemimpin visoner selalu melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan di antaranya MWA, Senat Akademik, Rektorat, Komite Audit, Internal Auditor, Manajemen Risiko dan Eksternal Auditor.
Leave a Reply