Malukutime.com, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades yang akan digelar serentak di 126 desa. Tahapan pelaksanaan pilkades serentak direncanakan bergulir pada Juli.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo, Rohmadi, mengatakan ada dua aspek yang menjadi kunci pelaksanaan pilkades serentak, yakni anggaran yang memadai dan regulasi. “Karena itu, saat ini dua aspek itu benar-benar dimatangkan agar pelaksanaan pilkades serentak berjalan tanpa kendala dan menghasilkan calon pemimpin sesuai aspirasi masyarakat,” kata dia kepada Espos, Minggu (3/5/2026).
Rohmadi menerangkan Pemkab Sukoharjo bakal memberikan bantuan operasional pelaksanaan pilkades senilai Rp30 juta per desa. Sehingga estimasi kebutuhan anggaran pelaksanaan pilkades serentak di 126 desa diperkirakan mencapai Rp3,78 miliar.
Kepastian anggaran pelaksanaan pilkades serentak bakal dibahas secara detail dengan DPRD Sukoharjo saat APBD-Perubahan 2026. “Untuk anggaran nanti dibahas secara mendalam dengan Badan Anggaran [Banggar] DPRD Sukoharjo. Estimasinya bantuan operasional pelaksanaan pilkades di setiap desa Rp30 juta. Pemerintah desa juga diminta menyiapkan dana pendamping pelaksanaan pilkades serentak,” ujar dia.
Dari aspek regulasi, Rohmadi telah mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pilkades serentak kepada DPRD Sukoharjo. Selepas ditetapkan menjadi perda, regulasi itu menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pilkades serentak.
Rohmadi menyinggung masa jabatan kepala desa yang habis pada akhir Desember 2026. Sebelum masa jabatan kepala desa habis maka harus dilaksanakan pilkades untuk memilih calon kepala desa periode berikutnya.
“Tahapan pilkades serentak dimulai dengan sosialisasi pada Juli-Agustus. Kemudian baru pembentukan panitia pendaftaran dan penetapan calon kepala desa hingga pemungutan suara atau coblosan. Pelaksanaan coblosan mungkin akhir November atau awal Desember,” jelas dia.
Leave a Reply