Pemkab Karanganyar Masih Kaji Efektivitas ASN Bersepeda ke Kantor

Malukutime.com, KARANGANYAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar masih mengkaji wacana penggunaan sepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan aktivitas kerja demi penghematan energi. Hingga kini, kebijakan tersebut belum diterapkan lantaran belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Bupati Karanganyar Rober Christanto menyampaikan tidak ingin gegabah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tanpa kajian menyeluruh, terutama terkait efektivitas dan efisiensi kerja ASN.

“Apakah penggunaan sepeda itu efisien atau tidak, kami bahas dulu, kami diskusikan dulu. Kami tidak ingin kebijakan ini justru menghambat kinerja,” ujar Rober saat ditemui Espos, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan Pemkab akan melakukan evaluasi internal dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) guna menilai kesiapan serta dampak kebijakan tersebut. Menurutnya, tidak semua wilayah atau jenis pekerjaan ASN memungkinkan untuk menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi utama. “Kalau itu dilakukan tetapi justru menjadikan tidak efisien, kenapa dilakukan? Ini yang harus kita pertimbangkan bersama,” katanya.

Rober juga menyebutkan hingga saat ini belum menerima surat resmi maupun pedoman pelaksanaan dari pemerintah pusat. Termasuk kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat. Padahal, informasi awal menyebutkan kebijakan tersebut mulai diberlakukan secara nasional sejak 1 April lalu.

“Kami belum mendapatkan surat dari pusat. Jadi kami masih menunggu arahan yang jelas, termasuk juknisnya seperti apa,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Karanganyar menyatakan siap melaksanakan kebijakan tersebut apabila sudah ada instruksi resmi dari pemerintah pusat. Hal itu, menurut Rober, merupakan bentuk komitmen daerah dalam menjalankan kebijakan nasional. “Kalau sudah ada dhawuh dari pusat, ya pasti kami laksanakan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai wacana penggunaan sepeda bagi ASN memiliki sejumlah tujuan positif, seperti mendorong pola hidup sehat serta mengurangi polusi udara. Namun, implementasi di daerah perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, jarak tempuh, hingga kebutuhan mobilitas ASN.

Pemkab memastikan akan mengedepankan kajian komprehensif sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Semangatnya bagus, untuk kesehatan dan lingkungan. Tapi tetap harus realistis dengan kondisi di lapangan,” imbuhnya.